Minggu, Desember 8, 2019
Home > Edukasi > Cegah Korupsi di Sekolah, Diknas Sulsel Andalkan E-Panrita

Cegah Korupsi di Sekolah, Diknas Sulsel Andalkan E-Panrita

Anggota DPR RI, Venna Melinda menyaksikan aplikasi e-panrita Sulsel

Re-Aksi News-Sinjai – Beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkenalkan aplikasi E-Panrita yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak, tidak terkecuali Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang telah meresmikan penggunaannya.

Kekaguman yang sama terhadap aplikasi milik Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini, juga disampaikan Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Venna Melinda beserta anggota Komisi X DPR RI lainnya saat berkunjung ke kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Makassar beberapa waktu lalu.

Berbagai sumber menyebutkan bahwa aplikasi ini memiliki kemiripan dengan aplikasi JAGA milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau empat sasaran layanan publik, yaitu sekolah, rumah sakit, puskesmas dan layanan perizinan.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengatakan, seluruh informasi sekolah nantinya dapat diakses melalui aplikasi e-panrita. “Dana BOS, absensi guru, rapor siswa, informasi try out hingga penggunaan biaya sekolah,” kata Irman, Kamis (24/11) seperti dilansir dari Fajar (Jawa Pos Group) .

Dihubungi secara terpisah, Direktur Yayasan Peduli Bangsa, Awaluddin Adil menyatakan dukungan dan apresianya dengan penggunaan aplikasi e-panrita yang menurutnya disatu sisi bisa menjadi alat pantau terhadap kelancaran aktifitas belajar mengajar, dan pada sisi lain menjadi akses mewujudkan transparansi dana BOS.

“Selama ini, informasi dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan dana BOS berkembang dimana-mana, bahkan tidak sedikit di antaranya telah ditindaklanjuti dengan  pengembalian sebagai indikator adanya ketidakberesan dalam pemanfaatannya”.

Dengan aplikasi ini kita berharap bisa mendorong upaya peningkatan pengendalian penggunaan dana BOS guna mencegah terjadinya tindak kejahatan korupsi pada lembaga pendidikan khususnya, tanpa harus melupakan atau menghentikan proses hukum terhadap indikasi penyalahgunaan dana BOS sebelumnya. (RN-01)

 

Komentar Facebook