Home > News > Pendistribusian BST di Sinjai Buram Social Distancing, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jadi Geram, Kepala Kantor Pos Kian Suram dan Muram

Pendistribusian BST di Sinjai Buram Social Distancing, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jadi Geram, Kepala Kantor Pos Kian Suram dan Muram

SINJAI. Rn. Sebuah pemandangan ironi di tengah tren penyaluran aneka ragam bantuan untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang kental dengan himbauan dan aturan penerapan social dan/atau physical distancing, terjadi di Kantor Pos Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pada Kamis (22/05/2020).

Hal ini terjadi pada saat pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan Kantor Pos Sinjai yang mengakibatkan warga penerima manfaat berjubel di Kantor Pos Sinjai hingga tumpah ruah di jalan tanpa peduli dengan potensi ancaman penyebaran dan penularan Covid-19.

Padahal jauh hari sebelumnya, Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sinjai. telah mengundang Kepala Kantor Pos Sinjai untuk mendiskusikan rencana teknis penyaluran BST di tengah pandemi Covid-19 ini.

Saat itu Bupati berharap agar penyaluran BST nantinya masyarakat penerima manfaat terlayani dengan baik, memperhatikan dan mematuhi penerapan protokol kesehatan.

Bahkan Bupati secara dini mengingatkan jika memungkinkan pendistribusian dilakukan dengan cara door to door seperti penyaluran bantuan yang telah dilakukan oleh Pemda selama ini, dan jika pihak Pos membutuhkan bantuan tenaga penyalur, Pemda bersedia memobilisasi sumber daya aparat untuk membantu.

Namun pihak Pos mengaku tidak dibenarkan melaksanakan pembagian dengan cara door to door karena sudah ada sistem dan aplikasi yang sudah dipersiapkan untuk itu.

Tetapi pada faktanya, pendistribusian yang terpusat di kantor Pos sungguh terlihat tidak terkendali, mulai dari ruangan dalam kantor Pos sampai di jalan raya, warga dengan berbagai lapisan umur balita hingga manula, tampak berdesak-desakan, tidak ada jarak fisik di antara mereka.

Menyaksikan kejadian dengan physical distancing yang buram, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sinjai yang pada waktu bersamaan akan melakukan pemantauan penyaluran BLT DD, menjadi geram.

Kepala Kantor Pos Sinjai, H. Hamsah  yang dimintai keterangan dalam rapat Gugus Tugas Covid-19 di Posko Induk Sinjai, tidak hanya tampak bingung, tetapi penjelasannya pun kian suram sembari menyampaikan permohonan maaf dengan wajah muram.

Sementara Ketua DPRD Sinjai, Lukman H. Arsal yang menyesalkan sistem pendistribusian itu tanpa memperhatikan social distancing, dengan tegas mendesak pihak Pos untuk ikut berperan serta dan bertanggung jawab dalam upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Sudah dua bulan lebih pemerintah daerah menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk melindungi dan melayani masyarakat di tengah pandemi covid melalui penerapan protokol kesehatan, termasuk dalam hal penyaluran bantuan, saya minta ini dihargai oleh pihak Pos” ungkapya dengan nada tinggi.

Ini persoalan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman potensi terpapar virus korona, sehingga baik Bupati dan Forkopimda tak pernah merasa lelah untuk melakukan pemantauan dan pendistribusian langsung guna menghindari berkumpulnya banyak orang tanpa terkendali, sambung Lukman.

“Kalau seperti ini model pendistribusiannya,yang membebani masyarakat baik biaya maupun tenaga dan waktu, yang datang juga tidak jelas karena Pos mengaku tidak memiliki dokumen data yang lengkap, lebih baik pembagiannya dipertimbangkan kembali”. Terangnya.

Sorotan masyarakat hari ini tertuju pada pemda dan Bupati, padahal ini ulah pihak pos yang bertanggung jawab melakukan pendistribusian. Kalau sudah begini kejadiannya, siapa yang mau bertanggung jawab.

Bupati dan gugus tugas sudah lebih dini meminta perhatian dari pihak pos, agar merencanakan dan mengorganisir dengan baik penyalurannya, tetapi kenyataannya, Pos sepertinya sudah jalan sendiri tanpa koordinasi dengan pemda. Ungkap ketua DPRD berang.

Sementara itu, Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa, kembali mengingatkan pihak Pos tentang pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan pemda dalam pendistribusian ini, sebab semua permasalahan yang timbul dari penyaluran bantuan ini, muaranya akan tertuju kepada Bupati.

Mulai dari masalah data, pendistribusian hingga sampai pada persoalan akurasi data penerima dan transparansi, ujung-ujungnya akan kembali kepada Bupati atau pemda, padahal sumber persoalannya, pihak Pos tidak pernah mau terbuka atau malah terkesan sangat-sangat bingung untuk menjelaskan kepada pemda tentang data penerima manfaat dan cara pendistribusiannya.

“Sebagai kepala daerah, sudah sejak awal mengingatkan dan meminta kepada pihak Pos untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemda dalam upaya pendistribusian BTS ini, tetapi sampai pada hari H pendistribusiannya, pihak Pos melaksanakan dengan caranya sendiri”.

Padahal kami dari Pemda hanya ingin membantu melancarkan pendistribusiannya tanpa harus membebani masyarakat apalagi mengumpulnya dalam jumlah yang besar tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Pihak Pos silakan laksanakan pendistribusian dan kewenangan yang diberikan, tetapi koordinasi dan komunikasi atau paling kurang memberikan informasi secara terbuka kepada pemda untuk mekanisme pelaksanaannya. Parahnya lagi, sampai detik ini pihak Pos Sinjai tidak bisa menjelaskan berapa jumlah penerima manfaat dan siapa penerima manfaat itu, bahkan Kepala Pos tampak semakin bingung dan terkesan panik dan ngeyel saat ditanya tentang rencana pendistribusian selanjutnya

Komentar Facebook